Jakarta, detikline.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol ) melakukan sosialisasi tahapan pem...
Jakarta, detikline.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melakukan sosialisasi tahapan pemilihan umum tahun 2024, di Gedung Walikota Ruang Ali Sadikin Blok A. Senin (30/5/2022). Sosialisasi itu dibuka langsung oleh Walikota Jakarta Barat Yani Wahyu.
Dalam sambutannya Yani Wahyu mengatakan, mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Anggota Legislatif secara demokratis, sesuai dengan isi dari Undang–Undang Pasal 126 Nomor 15 Tahun 2011.
"Dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya penyelenggara pemilu, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ucap Yani.
Menurutnya, Pemilihan Umum memang dilaksanakan oleh KPU dan pengawasannya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu, meski demikian Pemilu juga membutuhan dukungan stakeholder lain diluar penyelenggara tersebut.
"Pemerintah Daerah, jajaran Kepolisian Polres, jajaran TNI, Pemerintah Kelurahan serta masyarakat," urainya.
Yani berharap, sosialisasi ini mampu memberikan pemahaman serta meningkatkan koordinasi antara berbagai unsur yang terlibat, agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan tertib dan lancar.
Beberapa hal yang krusial kata Wahyu, perlu diperhatikan. Pertama jadwal tahapan pemilu, kenetralan PNS, data penduduk pemilih, kampanye dan tata cara pemungutan serta penghitungan suara.
"Ini bakal menjadi pemicu dan pemacu konflik. Untuk itu, perlu diperhatikan sebagai upaya untuk menjamin agar pemilu dapat berjalan secara baik," jelas Yani.
"Khususnya kepada para PNS, kami berharap agar dapat arif dan bijak dalam bersikap dan berperilaku. Karena hal itu telah tersirat dalam akronim singkatan, PNS, Profesional, Netral dan Simpatik," tegas Yani.
Sementara itu, Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Barat, Mat Sani menjelaskan, fungsi partai politik yang ada di Indonesia khususnya Jakarta Barat adalah untuk meningkatkan pendidikan politik, menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk bagaimana mengakomodir aspirasi politik dari setiap partisipan politik yang ada di Indonesia.
"Terkait ini semua perlu yang namanya sosialisasi penyampaian informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan menyangkut politik yang ada di Indonesia," terang Mat Sani.
"Sosialisasi yang kita laksanakan pada pagi hari ini akan menjelaskan semua proses dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada Serentak Tahun 2024, diharapkan bisa diikuti dan bisa dipelajari dengan baik oleh setiap komponen yang terlibat," harap Mat Sani.
Melalui gelaran sosialisasi ini, Pemda dapat melakukan langkah lebih awal untuk mempersiapkan berbagai dukungan yang dibutuhkan terkait pendataan, verifikasi, dan penetapan Parpol peserta Pemilu.
"Diharapkan kepada para narasumber yang hadir dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada semua pihak, terkait dengan bagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang telah disusun dan yang harus dilakukan sebagai antisipasi dan informasi apa yang perlu dipersiapkan oleh setiap partai politik yang nantinya akan mendaftar sebagai peserta pemilu pada tahun 2024 yang akan datang," tegas Mat Sani.
Dalam kegiatan, turut dihadiri narasumber-narasumber berkompeten diantaranya, Anggota KPU provinsi DKI Jakarta Sunardi, KPUD Jakarta Barat H.Cucum Sumardi Dandim 0503/JB, Ka. Polres, dan perwakilan dari Kejaksaan. *Lth