H. Aliman AAT Mantan Anggota DPRD DKI Partai Demokrat Jakarta, detikline.com - Mantan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat dua p...
 |
| H. Aliman AAT Mantan Anggota DPRD DKI Partai Demokrat |
Jakarta, detikline.com - Mantan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat dua periode tahun 2004-2009 dan 2009-2014, H. Aliman AAT mengungkapkan bahwa sebagian dari warga Jakarta sangat berharap Anies Baswedanlah yang mendapat kesempatan bersama Rano Karno.
Akan tetapi PDIP tidak bisa menerima karena PDIP adalah salah satu Partai yang mengoptimalkan kadernya.
Hal itu disampaikan H. Aliman AAT saat Rakor bersama para pendukung Pramono-Rano, dikediamannya, Jalan Gang Haji Amit No.7 Rt.08 Rw.02 Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selasa (08/10/2024).
Menurut Ali, bertolak dengan monopoli Demokrasi, ia merasa terpanggil untuk mencoba meluruskan definisi koalisi dalam sebuah demokrasi, terutama dengan dicabutnya Hak Ibu Kota Jakarta ke IKN.
"Ada fenomena menarik suhu politik di Jakarta yang bukan Ibu Kota lagi. Betapa Jakarta masih merupakan sebuah provinsi yang sangat menarik dan menggairahkan dan membuat nafsu bagi para elit bangsa," sindir H. Aliman.
"Atas dasar itu saya mencoba membaurkan diri dengan melakukan aktivitas menjaring ASMARA (Aspirasi Masyarakat) Jakarta terkait PILKADA serentak," lanjut H. Aliman.
PILKADA serentak merupakan kegiatan konstitusi baru di era Pemerintahan ini. Dan sebelumnya tidak sesuai masa bhakti pemimpin wilayah.
"Inipun sebenarnya adalah sebuah kecelakaan politik, dimana Pejabat Gubernur mengemban tugas hampir menyamai Gubernur hasil produk politik, yaitu sampai lebih dua tahun. Bisa dibayangkan Perda- Perda yang diketuk adalah cacat hukum karena pejabatnya bukan dari produk politik," tegas H. Aliman.
Seperti APBD, bahkan mengangkat pejabat Esselon 2 adalah keputusan politik Gubernur hasil Pemilu. Dengan adanya Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) beberapa waktu lalu, dan didukung para anak-anak calon intelektual (Mahasiswa) Jakarta masih bisa melakukan pesta Demokrasi.
"Tapi bisa dibayangkan apabila tidak, aturan demokrasi dan tatanan berbangsa dan bernegara tidak lagi nampak, cenderung Absolut," tutup H. Aliman AAT. Rill/Lk
